Jatinangor Dinilai Siap Jadi Daerah Otonomi Baru, Tak Hanya Kawasan Pendidikan Lagi
teknologiotak.com – Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dikenal sebagai kota pendidikan karena jadi rumah bagi sejumlah kampus ternama seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Politeknik STTT Bandung. Tapi kini, narasi itu mulai bergeser. Wacana menjadikan Jatinangor sebagai daerah otonomi baru (DOB) kembali menguat, terutama setelah didorong oleh berbagai elemen masyarakat dan akademisi.
Peningkatan aktivitas ekonomi, lonjakan jumlah penduduk, dan kebutuhan akan layanan publik yang lebih efektif menjadikan “jatinangor daerah otonomi baru” sebagai topik hangat di media sosial dan forum publik. Apakah kawasan ini memang sudah layak berdiri sendiri?
Mengapa Jatinangor Dianggap Siap Jadi Daerah Otonomi Baru?
Infrastruktur Pendidikan Sudah Mapan dan Bertaraf Nasional
Sebagai pusat pendidikan tinggi, Jatinangor sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak kalah dari kota besar lainnya. Keberadaan kampus-kampus besar bukan cuma mencetak lulusan, tapi juga mendorong ekosistem inovasi dan pengembangan SDM di wilayah sekitarnya. Hal ini memberikan nilai tambah yang jarang dimiliki calon DOB lain.
Dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang setiap tahun, Jatinangor tumbuh menjadi kota satelit yang sibuk dan penuh dinamika. Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga menciptakan kebutuhan akan transportasi, perumahan, makanan, hingga hiburan—semuanya membentuk sistem ekonomi mikro yang produktif.
Pertumbuhan Ekonomi dan Populasi Terus Meningkat
Data dari BPS menunjukkan bahwa Jatinangor mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Banyak bisnis lokal berkembang pesat, mulai dari kuliner, laundry, kost, hingga usaha teknologi. Penduduk Jatinangor pun bertambah, didorong oleh migrasi pelajar dan urbanisasi.
Kondisi ini sering memicu masalah administratif, seperti keterbatasan pelayanan publik dan kepadatan lalu lintas. Banyak warga yang mulai merasa bahwa status sebagai kecamatan di bawah Kabupaten Sumedang membuat pelayanan menjadi lambat dan terlalu terpusat.
Karena itu, sebagian tokoh masyarakat dan akademisi menyarankan agar Jatinangor berdiri sebagai daerah otonomi baru, supaya pemerintah setempat bisa lebih fokus dan efisien dalam mengelola wilayah.
Letak Strategis dan Potensi Tata Ruang Perkotaan
Jatinangor terletak di jalur strategis antara Bandung dan Sumedang. Ditambah lagi, jalan tol Cisumdawu yang menghubungkan langsung ke Bandara Kertajati memperkuat posisi Jatinangor sebagai gerbang utama aktivitas ekonomi dan pendidikan di kawasan timur Bandung Raya.
Banyak pengembang properti juga sudah melirik Jatinangor sebagai kawasan hunian dan investasi. Rencana tata ruang yang sudah mulai diarahkan ke konsep kota mandiri membuat wilayah ini punya landasan kuat jika ingin menjadi DOB.
Apa Tantangan Pemekaran Jatinangor Menjadi Daerah Otonomi Baru?
Perlu Persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR
Pemekaran wilayah bukan sekadar wacana. Butuh prosedur panjang, termasuk persetujuan dari DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi saat ini pemerintah pusat masih moratorium pemekaran daerah karena keterbatasan anggaran dan efisiensi birokrasi.
Meski begitu, beberapa pejabat daerah menilai Jatinangor bisa jadi pengecualian, karena memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Risiko Tumpang Tindih Kepentingan Antar Lembaga
Dengan banyaknya lembaga pendidikan dan instansi di Jatinangor, pemekaran bisa menimbulkan persoalan baru. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset negara dan fasilitas umum? Atau bagaimana pembagian PAD antara DOB baru dan induknya, Sumedang?
Perlu sinkronisasi antar lembaga, baik dari sisi teknis maupun hukum, agar proses pembentukan DOB tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Kesiapan SDM dan Aparatur Lokal
Sebuah DOB tentu membutuhkan aparatur pemerintahan sendiri, mulai dari bupati/walikota, hingga ASN dan perangkat dinas. Pertanyaannya, apakah SDM di Jatinangor sudah cukup siap menjalankan roda pemerintahan baru?
Pelatihan, seleksi, dan alokasi sumber daya manusia akan jadi hal krusial jika pemekaran ini ingin berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Dukungan Masyarakat dan Akademisi Makin Menguat
Forum Komunikasi Masyarakat Jatinangor Dorong Pemekaran
Sebuah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jatinangor (FKMJ) menyuarakan pentingnya Jatinangor berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Mereka berpendapat bahwa Jatinangor sudah terlalu berkembang untuk dikelola sebagai kecamatan biasa.
Dalam beberapa pertemuan publik, FKMJ mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kepala desa untuk berdiskusi soal arah pembangunan dan strategi mendukung status DOB.
Akademisi Nilai Jatinangor Punya Nilai Strategis Nasional
Para akademisi dari kampus-kampus di Jatinangor juga ikut angkat suara. Mereka menilai bahwa jika Jatinangor menjadi DOB, maka potensinya bisa dikelola lebih maksimal dan berdampak lebih besar secara nasional, khususnya di bidang pendidikan, riset, dan inovasi teknologi.
Beberapa usulan bahkan menyebutkan bahwa Jatinangor bisa diarahkan menjadi kota pelajar dan pusat riset Indonesia, mirip seperti Yogyakarta atau Bandung.
