Pengusaha Ungkap Daerah Paling Marak Gangguan Preman, Ini Rinciannya
teknologiotak.com – Keamanan usaha menjadi salah satu faktor utama yang selalu diperhatikan para pengusaha di berbagai daerah. Namun, gangguan preman masih jadi momok yang membuat banyak pelaku bisnis merasa khawatir. Baru-baru ini, beberapa pengusaha di Indonesia secara terbuka mengungkapkan daerah-daerah yang menurut mereka paling marak terjadi gangguan preman, baik dalam bentuk pungutan liar, intimidasi, hingga ancaman kekerasan.
Fenomena gangguan preman ini tidak hanya mengganggu kelancaran operasional bisnis, tapi juga berdampak pada iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Pengusaha mengeluhkan adanya modus-modus yang semakin beragam dan tak jarang melibatkan kelompok terorganisir yang sulit diberantas.
Dalam artikel ini, akan dibahas secara rinci daerah mana saja yang dinilai paling rawan gangguan preman, bagaimana pengusaha merasakan dampaknya, serta langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan ini secara tuntas.
Daerah Paling Marak Gangguan Preman Menurut Pengusaha
Dari hasil survei dan wawancara dengan sejumlah pelaku usaha, beberapa daerah di Indonesia kerap disebut sebagai titik rawan gangguan preman. Wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi tinggi menjadi fokus utama, di antaranya:
1. Jakarta dan Sekitarnya
Sebagai pusat bisnis dan ibu kota negara, Jakarta mengalami berbagai tantangan keamanan. Preman yang melakukan pungutan liar di kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan bahkan jalanan ramai sering dikeluhkan pengusaha. Modus yang dilakukan cukup variatif, mulai dari meminta ‘uang keamanan’ hingga pengawasan ilegal atas aktivitas usaha tertentu.
2. Kota-kota Besar di Pulau Jawa
Surabaya, Bandung, dan Semarang termasuk wilayah yang juga memiliki tingkat gangguan preman cukup tinggi. Di kota-kota ini, pengusaha mengeluhkan aksi pemerasan yang menargetkan pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di area industri dan permukiman padat.
3. Beberapa Wilayah di Sumatera dan Kalimantan
Wilayah-wilayah yang tengah berkembang seperti Medan dan Palembang di Sumatera, serta Balikpapan dan Samarinda di Kalimantan, turut mengalami permasalahan serupa. Adanya konflik antar kelompok preman membuat pengusaha merasa tertekan dan sering khawatir akan keamanan asetnya.
Pengusaha di daerah-daerah tersebut menegaskan bahwa gangguan preman tidak hanya soal uang, tapi juga ancaman terhadap keselamatan jiwa yang membuat mereka harus waspada setiap saat.
Dampak Gangguan Preman terhadap Pelaku Usaha dan Ekonomi Lokal
Gangguan preman yang merajalela membawa dampak negatif besar bagi pelaku usaha dan perekonomian lokal. Secara langsung, pengusaha menghadapi beban biaya tambahan akibat pungutan liar yang tidak resmi. Ini tentu mengurangi margin keuntungan dan menambah risiko kegagalan usaha.
Lebih jauh, kondisi tidak aman membuat calon investor enggan menanamkan modal di daerah rawan preman. Kepercayaan terhadap iklim investasi menjadi menurun, sehingga peluang pengembangan usaha dan lapangan kerja ikut terhambat. Hal ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di wilayah tersebut.
Bagi pengusaha kecil dan menengah, gangguan preman bahkan bisa memaksa mereka tutup usaha karena tekanan yang terus-menerus dan ketidakmampuan menanggung beban biaya tambahan. Kondisi ini menciptakan efek domino yang berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Upaya Pemerintah dan Aparat Keamanan Menangani Masalah Premanisme
Menanggapi keluhan para pengusaha, pemerintah daerah dan aparat keamanan sudah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi masalah premanisme. Salah satu pendekatan yang cukup efektif adalah operasi rutin gabungan antara kepolisian dan Satpol PP untuk membasmi kelompok preman di titik-titik rawan.
Selain itu, penguatan hukum dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku preman semakin diperketat. Langkah preventif berupa edukasi masyarakat dan pembinaan komunitas juga dilakukan agar kelompok preman memiliki alternatif penghasilan yang legal dan produktif.
Beberapa daerah juga meluncurkan program pengaduan online yang memudahkan pelaku usaha melaporkan kejadian gangguan preman tanpa takut intimidasi. Sistem pelaporan ini disambut positif karena mempercepat respon aparat dalam penanganan kasus.
Meski begitu, upaya ini masih membutuhkan dukungan sinergis dari seluruh elemen masyarakat agar pemberantasan premanisme bisa tuntas dan berkelanjutan.
