Massa Geruduk Kantor Satpol PP Pati Buntut Penyitaan Donasi Warga
teknologiotak.com – Kelompok warga Desa Sukoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah geruduk kantor Satpol PP setempat pada Senin, 5 Agustus 2025. Aksi spontan ini dipicu oleh penyitaan donasi yang sebelumnya sudah dikumpulkan warga untuk korban bencana alam di luar kota. Akibatnya, mereka menuntut penjelasan resmi dari Satpol PP Pati dan meminta donasi dikembalikan.
Aksi ini menjadi viral setelah beberapa video warga yang marah dan meminta pertanggungjawaban aparat tersebar di media sosial. Tagar #DonasiDirampasPati dan #MassaGerudukSatpolPPPati hingga sore menjadi trending di Google Trends Indonesia. Bagaimana kronologi sebenarnya? Dan apakah warga benar dirugikan secara hukum atau administratif? Berikut penjelasannya.
Kronologi Lengkap Penyitaan Donasi di Pati
Pada tanggal 4 Agustus pagi, sejumlah personel Satpol PP Pati melakukan pemeriksaan terhadap bantuan berupa barang dan uang tunai yang telah dikumpulkan warga di balai desa Sukoharjo. Donasi itu rencananya akan dikirim ke korban longsor di Kabupaten Cilacap.
Namun, pihak Satpol PP menyita sejumlah bantuan dengan alasan tidak memenuhi prosedur pengiriman resmi. Warga tidak memiliki surat pemberitahuan ke Pemkab dan tidak ada izin pendistribusian bantuan luar kabupaten.
Sekitar pukul 11.00 WIB, warga berusaha mengambil kembali barang dan uang mereka. Karena tidak berhasil, mereka kemudian memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Satpol PP Pati. Massa mulai berdatangan sejak pukul 12.00 WIB, dipicu oleh kabar bahwa sebagian donasi malah dibawa petugas tanpa bukti resmi.
Kejadian mencapai puncaknya sekitar pukul 13.30 WIB saat warga meneriakkan tuntutan pengembalian donasi. Aksi ini berlangsung santun namun penuh emosi karena donasi itu dikumpulkan dari kerja sama ibu-ibu PKK, ketua RT, serta elemen relawan lokal yang tidak berbasis organisasi besar.
Tuntutan Warga ke Satpol PP Pati: Klarifikasi dan Kembalikan Donasi
Warga yang menggeruduk kantor Satpol PP Pati menyampaikan sejumlah tuntutan spesifik:
-
Pengembalian semua barang dan uang yang disita
-
Penjelasan tertulis alasan penyitaan dan dasar hukum yang digunakan
-
Permintaan maaf terbuka dari Kepala Satpol PP atas tindakan penyitaan
-
Jaminan tidak akan terjadi kembali penyitaan donasi warga tanpa prosedur jelas
Seorang koordinator warga menyatakan bahwa donasi tersebut dihimpun secara transparan dan diumumkan melalui pengumuman desa. Mereka kecewa karena tanpa pemberitahuan, bantuan malah disita.
Ketua Satpol PP Pati, Hadi Santoso, akhirnya keluar menemui massa dan menyampaikan klarifikasi awal. Ia menyebut bahwa penyitaan dilakukan sesuai SOP Pemkab Pati tentang distribusi bantuan antar-kabupaten, dan tidak ada niatan menyelewengkan donasi warga. Namun, pernyataan itu dianggap belum memadai oleh warga karena tidak disertai dokumentasi atau bukti penyimpanan bantuan yang jelas.
Reaksi Pemerintah Kabupaten dan Tindakan Pemkab
Setelah viral, Bupati Pati langsung memerintahkan Inspektorat dan Dinas Sosial melakukan audit atas penyitaan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan siap memfasilitasi mediasi antara warga dan Satpol PP.
Dinas Sosial menawarkan untuk menyalurkan kembali donasi tersebut secara resmi lewat jalur bantuan kecamatan, lengkap dengan berita acara penyitaan dan pengembalian. Sementara itu, Inspektorat diminta mengaudit prosedur internal Satpol PP yang digunakan.
Pernyataan dari Pemkab Pati juga menekankan bahwa donasi bersyarat tidak boleh disita begitu saja tanpa pemberitahuan dan dokumentasi yang sah. Bupati menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan personnel masyarakat harus diayomi, bukan dirampas tanpa alasan jelas.
Dampak Sosial dan Politik Lokal dari Penanganan Donasi Ini
Insiden ini memperlihatkan ketegangan antara aparat lokal dan warga yang ingin membantu. Secara symbolik, menyita donasi dianggap sebagai upaya negara kecil menghentikan solidaritas publik. Ini memicu kritik dari tokoh masyarakat dan LSM advokasi hak sipil lokal.
Selain itu, kejadian ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan warga terhadap institusi pemerintahan lokal. Banyak keluarga donor yang kini mempertanyakan prosedur pemerintah lokal di luar urusan bantuan bencana.
Tokoh agama dan tokoh lintas komunitas kemudian turun tangan sebagai mediator. Mereka menyampaikan pesan pentingnya empati dan dialog terbuka ketika terjadi perbedaan pandangan antara aparat dan masyarakat sipil.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Kasus Pati?
Pelajaran administrasi publik
Penyitaan seharusnya disertai berita acara resmi, dokumentasi yang jelas, dan alternatif distribusi bagi warga. Tanpa itu, tindakan aparat rawan menuai protes.
Pentingnya edukasi SMBP
Edukasi soal Standar Mekanisme Bantuan Publik (SMBP) wajib ditingkatkan. Aparat desa dan kecamatan perlu paham prosedur legal distribusi bantuan.
Urgensi mediasi cepat
Insiden seperti ini seharusnya ditangani secara terbuka dengan dialog publik. Penundaan mediasi justru memicu eskalasi massa.
